Puluhan mahasiswa Jombang yang tergabung dalam GAM (Gabungan Aktivis Mahasiswa) melakukan demonstrasi menolak kebijakan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang notabene sebagai kompensasi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), Jumat (21/6/2013).
Mereka menilai, BLSM makin memiskinkan mentalitas mandiri bangsa. BLSM hanya mencetak anak bangsa menjadi pengemis. Selain itu, BLSM juga membuang peluang bagi lahirnya korupsi baru. Apalagi, program itu digulirkan menjelang pemilu, sehingga syarat dengan kepentingan politik.
Aksi para aktivis ini dimulai dari taman kota Kebon Rojo. Mereka kemudian melakukan longmarch menuju kantor Pemkab Jombang. Sepanjang perjalanan, para pendemo membentangkan spanduk tuntutan serta melakukan orasi secara bergantian. "BLSM semakin memiskinkan mental bangsa," teriak salah satu orator.
Di depan kantor pemkab, para pendemo meminta agar salah satu pejabat keluar untuk menemui mereka. Mahasiswa ingin tahu sikap pemkab terkait dengan program BLSM yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Pejabat yang menemui mahasiswa adalah Kabag Administrasi Sumber Daya Alam Pemkab Jombang, Darmadji.
Kepada para pendemo, Darmadji mengatakan bahwa pihaknya tidak mempunyai kebijakan terkait BLSM. Karena pemkab merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. "Artinya, kami akan melakukan instruksi dari pemerintah pusat. Kalau bersikap menerima atau menolak kami tidak bisa," ujar Darmadji.
Jawaban tersebut memantik kekecewaan mahasiswa. Mereka kemudian
meninggalkan kantor pemkab untuk mengadukan permasalahan itu ke gedung
DPRD setempat. Lagi-lagi, di kantor wakil rakyat itu, aktivis GAM
mengumbar orasi dan menerobos masuk ke halaman kantor.
Namun saat hendak masuk, sejumlah aparat kepolisian sudah siaga. Praktis langkah puluhan aktivis itu tertahan. Apalagi, menurut Kabag Umum Setwan, Samiyono, anggota dewan sedang kunjungan ke luar kota. Dari empat komisi, hanya komisi A saja yang ada di dewan.
"Kami dari fraksi PDI Perjungan juga senada dengan tuntutan adik-adik mahasiswa. Yakni menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Secara otomatis, kami juga menolak program BLSM itu," kata Soeharto, anggota DPRD Jombang dari fraksi PDI Perjungan.
Sumber : Beritajatim
